SIBOLGA – VIP- Latihan Bersama (Latma) Pacific Partnership 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat sistem manajemen bencana di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Kegiatan yang berlangsung pada 21–31 Juli 2026 tersebut tidak hanya menjadi ajang latihan kemanusiaan internasional, tetapi juga meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana alam
.
Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Pacific Partnership 2026 sekaligus Indonesia Mission Commander PP 2026 Sibolga-Tapanuli Tengah, Kolonel Laut (K) Dr. dr. Hisnindarsyah, Sp.KL., KT(K)., S.E., M.Kes., M.H., CFEM., FIHFAA., FISQua., FRSPH, menjelaskan bahwa manajemen bencana di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan BNPB sebagai koordinator nasional dan BPBD sebagai pelaksana di daerah.
Menurutnya, siklus penanggulangan bencana meliputi mitigasi dan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Seluruh tahapan tersebut menjadi dasar dalam penyelenggaraan Pacific Partnership 2026.
“Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Letaknya yang berada di pesisir barat Sumatera dan berdekatan dengan zona subduksi Mentawai menjadikan daerah ini berpotensi mengalami gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem. Karena itu, aspek kerawanan bencana menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penentuan lokasi Pacific Partnership 2026,” ujar Kolonel Laut (K) Hisnindarsyah.
Ia menambahkan, pelaksanaan manajemen bencana di wilayah tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari BPBD Kota Sibolga, BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah, TNI, Polri, Basarnas, Dinas Kesehatan, rumah sakit, pemerintah daerah, hingga organisasi kemanusiaan dan masyarakat.
Pengalaman menghadapi banjir dan longsor besar yang terjadi pada akhir 2025, lanjutnya, menjadi pelajaran berharga mengenai pentingnya koordinasi lintas sektor, distribusi logistik, evakuasi masyarakat, komunikasi darurat, serta pemulihan pascabencana.
Berangkat dari pengalaman tersebut, Pacific Partnership 2026 mengusung tema “Strengthening Partnership, Collaboration, and Interoperability for Crisis Response”. Tema ini menitikberatkan pada penguatan kerja sama antarinstansi, interoperabilitas sistem, respons cepat terhadap krisis, serta peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.
Latihan internasional ini melibatkan Amerika Serikat sebagai negara mitra utama, serta empat negara mitra pendukung, yakni Jerman, Kanada, Australia, dan Singapura.
Selama pelaksanaan kegiatan, peserta mengikuti berbagai program, di antaranya pelatihan kesiapsiagaan rumah sakit menghadapi bencana, latihan penanggulangan bencana lintas instansi, Table Top Exercise (TTX), workshop dan seminar kebencanaan, evaluasi standar operasional prosedur (SOP) penanggulangan bencana, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta latihan Humanitarian Assistance and Disaster Response (HA/DR).
Selain itu, Pacific Partnership 2026 juga menghadirkan berbagai kegiatan kemasyarakatan melalui program Community Relations, seperti edukasi kesehatan jiwa, kesehatan gigi, mata, THT, dan gizi di sekolah-sekolah, olahraga bersama, pertukaran budaya dan musik, renovasi sekolah, hingga penanaman mangrove.
Kolonel Laut (K) Hisnindarsyah menegaskan, Pacific Partnership 2026 memberikan sedikitnya lima manfaat strategis bagi sistem manajemen bencana di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
“Pertama, meningkatkan kesiapsiagaan daerah melalui latihan bersama sehingga seluruh unsur memiliki pengalaman menghadapi skenario gempa bumi besar, tsunami, banjir bandang, tanah longsor, maupun wabah penyakit pascabencana. Kedua, meningkatkan interoperabilitas antarlembaga sehingga seluruh instansi dapat bekerja menggunakan prosedur yang sama saat menghadapi kondisi darurat,” jelasnya.
Manfaat berikutnya adalah memperkuat sistem komando penanganan bencana yang sejalan dengan konsep Posko Penanggulangan Bencana di Indonesia, meningkatkan kapasitas rumah sakit dan puskesmas melalui berbagai latihan kesiapsiagaan, serta memperkuat koordinasi sipil-militer antara pemerintah daerah, TNI, mitra internasional, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.
Menurutnya, bencana berskala besar tidak dapat ditangani oleh satu institusi saja. Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam mewujudkan respons yang cepat, terkoordinasi, dan efektif.
“Pacific Partnership 2026 bukan sekadar latihan militer dan kemanusiaan, tetapi merupakan instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan bencana masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi lintas instansi, pengujian prosedur tanggap darurat, serta peningkatan interoperabilitas antara TNI, pemerintah daerah, dan mitra internasional,” pungkasnya.
